Untuk tahun 2013, Desa Karang Sinom memiliki kenaikan volume Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pemba...
Read more »Tgl 10 April 2013 di RT 05 : 45 X 15Kg Tgl 10 April 2013 di RT 05 : 45 X 15Kg ...
Read more »Berikut adalah link download/ unduh untuk Buku saku Pedoman Pengalihan Pengelolaan Pajak bumi dan bangunan ( PBB ) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah d...
Read more »Dalam Perpajakan seringkali kita menemukan kata-kata atau istilah yang mungkin saja kita belum mengetahui arti seperti yang terdapat di artikel Pe...
Read more »A. PENDAHULUAN Pengalihan Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan &nb...
Read more »
Latest Post
Perpajakan
Volume Pajak Desa Karang Sinom Tahun 2013 berdasarkan DHKP
Untuk tahun 2013, Desa Karang Sinom memiliki kenaikan volume Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran ( DHKP ) yang semula untuk tahun 2012 sebesar kurang lebih Rp. 73 jutaan tapi di tahun 2013 sebesar Rp. 85.198.634,- atau sekitar 8,6 % kenaikan
Labels:
Perpajakan
Gallery Photo dan Video
Photo Seputar Kedatangan dan Distribusi RASKIN

Tgl 10 April 2013 di RT 05 : 45 X 15Kg
Tgl 10 April 2013 di RT 05 : 45 X 15Kg
Labels:
Gallery Photo dan Video
Download artikel
Download Buku Saku Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan 2013

Berikut adalah link download/ unduh untuk Buku saku Pedoman Pengalihan Pengelolaan Pajak bumi dan bangunan ( PBB ) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan ( BPHTB ) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam format PDF ( .pdf ).
Silahkan klik link " IMAGE atau DOWNLOAD " dibaw
Labels:
Download artikel
Perpajakan
Istilah-istilah Dalam Dunia Perpajakan

Dalam Perpajakan seringkali kita menemukan kata-kata atau istilah yang mungkin saja kita belum mengetahui arti seperti yang terdapat di artikel Pengalihan Pajak bumi dan bangunan ( PBB ) Perdesaan dan Perkotaan, tersebut misal NJOP, PBB, PBB-P2, BPHTB dan lain-lain. Nah demi sobat semua yang ing
Labels:
Perpajakan
Perpajakan
Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Pedesaan dan Perkotaan

A. PENDAHULUAN
Pengalihan Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2 ) dari pemerintah pusat ke daerah sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan terseb
Labels:
Perpajakan